Catatan Akhir Tahun 2023 LBH Bandung “Politisasi Hukum: Berkah untuk Penguasa, nestapa untuk Rakyat”
Joko Widodo telah membangun rezim selama sepuluh tahun. Selama satu dekade tersebut kondisi demokrasi dan hak asasi manusia terus mengalami penurunan. Pembungkaman terhadap masyarakat sipil terus terjadi secara masif dan terstruktur. Jokowi menggunakan lembaga legislatif menjadi senjatanya, DPR RI secara masif mengeluarkan banyak undang-undang yang menindas rakyat.
Sepanjang satu dekade ini banyak undang-undang yang kontroversi akan tetapi tetap disahkan menjadi undang-undang dan di berlakukan. Diantaranya UU Minerba, Revisi UU ITE, KHUP baru, UU Cipta kerja, revisi UU KPK, UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, UU MK dan Undang-undang bermasalah lainnya.
Deretan undang-undang diatas menghadirkan gejolak besar. Deretan penolakan dan aksi demonstrasi banyak dilakukan. Termasuk di Bandung, sebagai salah satu ibu kota provinsi. Macam-macam aksi massa dilakukan oleh mahasiswa, buruh, perempuan, jurnalis dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Meski begitu, pemerintah rezim ini tetap menutup telinga. Secara terang-terangan tetap merampas ruang hidup rakyatnya.
Selengkapnya dapat diunduh pada file dibawah ini :
